
Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny
SINTANG, ZKR – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengatakan pemerintah daerah dan DPRD Sintang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4 Miliar untuk pengaspalan ruas jalan dari ujung jembatan kapuas menuju keraton Sintang.
Hal tersebut disampaikan ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny saat menggelar Konferensi Pers dengan sejumlah awak media di rumah dinasnya pada minggu 29 Oktober 2023.
“Saya ingin menyampaikan bahwa jalan dari ujung jembatan sampai ke keraton Sintang sudah masuk dalam perencanaan dan juga sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Sintang,” kata Ronny.
Ronny menerangkan pihaknya bersama OPD terkait sudah membahas kebutuhan infrastruktur tersebut dalam rapat persetujuan anggaran APBD Sintang tahun 2024.
“Malam kemarin kita rapat dan saya yang memimpin langsung rapat tersebut bersama dengan seluruh rekan-rekan badan anggaran, bahkan anggota DPRD dari semua Dapil (daerah pemilihan) juga ada, dari semua fraksi juga ada. Kita memang sudah menyetujui anggaran untuk pengaspalan kurang lebih sebesar Rp 4 miliar pada APBD 2024,” terangnya.
“Masalah nanti teknisnya kan itu di dinas PU. tapi untuk anggaran kurang lebih 4 miliar memang baru kita setujui dalam rapat pembahasan malam kemarin. Jadi malam kemarin kita rapat sampai jam 1 dan kebetulan memang Dinas PU yang dinas atau OPD terakhir pada saat persetujuan untuk anggaran 2024,” kata Ronny.
Tepatnya penganggaran tersebut lanjut Ronny memang masuk di dalam usulan RKPD 2024, kemudian masuk juga di dalam perencanaan KUA dan PPAS 2024 sampai kepada batang tubuh APBD untuk 2024.
“Tinggal tahap paripurna untuk minta persetujuan dari seluruh anggota DPRD untuk APBD 2024,” kata Ronny.
Ronny menyampaikan pengganggaran pengaspalan jalan bukan karena desakan pada demo jilid II yang digelar warga Kampong Seberang pada 28 Oktober 2023 melainkan tindak lanjut dari aksi damai yang sama pada 28 Oktober 2022 lalu.
“Saat aksi damai kemarin ada saya sampaikan bukan maksudnya karena demo hari kemarin itu dianggarkan tapi memang karena aksi demo yang tahun 2022 kemarin. Jadi tahun 2022 ada teman-teman melakukan aksi demo yang sama hanya memang anggaran 2023 pada saat itu sudah masuk di batang tubuh APBD 2023. Jadi belum masuk dalam perencanaan RKPD maupun KUA dan PPAS,” terang Ronny.