Minta Pempus Kucurkan Dana Untuk Pembangunan Perbatasan

Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny

SINTANG, ZKR– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Sintang Florensius Ronny berdialog dengan TVRI Kalbar dengan tema Infrastruktur Sintang Masih Tertinggal.

Pada kesempatan itu, Ronny meminta kepada pemerintah pusat supaya memperhatikan daerah perbatasan. Pasalnya daerah perbatasan merupakan penyumbang infrastrukur tertinggal di Kabupaten Sintang.

Ronny mengakui bahwa
kegawatdaruratan infrastrukur masih melekat di Kabupaten Sintang. Jika kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia sudah berdiri border yang megah dan infrastruktur jalan sudah baik. Lain halnya dengan perbatasan Kabupaten Sintang-Malaysia.

“Sampai hari ini infrastruktur jalan di daerah perbatasan masih hancur,” ungkap Ketua DPRD Sintang.

Di Kabupaten Sintang, kata legislator muda Partai Nasdem ini, daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah.

“Nah di dua kecamatan ini telah dibangun jalan paralel perbatasan. Namun belum semuanya diaspal, hanya spot-spot saja. Jalan tersebut kalau tidak salah dibangun tahun 2015 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ungkapnya.

Tak hanya jalan paralel yang belum semuanya diaspal, kata Roni, akses dari pusat Kota Sintang menuju Kecamatan Ketungau Hulu juga masih memprihatinkan.

“Kalau tidak salah, jaraknya kurang lebih 160 an kilometer. Kondisinya masih sangat-sangat memprihantinkan. Akses jalan masih berupa tanah merah, banyak lobang dan jembatan juga banyak yang rusak,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga border yang akan dibangun di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu. “Dan jalan menuju ke sana juga masih perlu perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Legislator yang juga Ketua DPD Nasdem Sintang ini juga membeberkan bahwa penerangan dan sinyal di daerah perbatasan masih masih minim. Untuk penerangan, karena belum semuanya terjangkau listrik negara, masyarakat mengandalkan panel surya.
Untuk sinyal, hanya sebagian kecil yang bisa mengakses. Untuk menyiasatinya, masyarakat perbatasan harus naik ke bukit atau memang penguat sinyal.

“Berkaitan dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, kita di DPRD selalu melakukan pengawasan. Agar bantuan seperti DAK pendidikan dan kesehatan diprioritaskan untuk kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan malaysia. Begitu juga dengan infrastruktur lainnya,” klaim Ronny.

Untuk membangun daerah perbatasan, kata Ronny, semuanya tergantung dengan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu ia meminta pemerintah pusat mengalokasikan banyak dana untuk memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan. (Nko)