Dinsos Diminta Lakukan Pendataan Secara Valid

Heri Jambri

SINTANG, ZKR – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri meminta Dinas Sosial melakukan pendataan secara valid.

Hal tersebut dinilainya penting, agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa tepat sasaran apalagi bagi penyandang disabilitas.

“Data harus valid, karena mereka yang disabilitas ini tidak bisa bekerja sebagaimana memestinya, tidak bisa kemana-mana maka BLT ini harus betul-betul nyampai,” ucapnya.

Kemudian, jangan sampai ada satupun orang cacat di Kabupaten Sintang tidak mendapat bantuan.

“Jangan sampai seperti itu, sebenarnya dana yang ada kalau nilainya hanya 900 ribu itu menurut saya masih sangat minim seharusnya bisa lebih maksimal karena memang hanya kali ini aja program ini,” imbuhnya.

Ia menilai, dikalangan masyarakat saja bantuan seringkali mengalami permasalahan, maka pada pembagian kali ini datanya harus benar benar valid.

“Sekarang ini yang terjadi di masyarakat kita tidak usah bicara bantuannya secara nasional di tingkat Desa saja ada orang yang sebetulnya mampu tapi iri dengan orang miskin, mengapa BLT itu kami tidak dapat, kenapa tidak dibagi rata, tapi mereka punya kemampuan punya mobil punya motor tapi malah dia iri,” jelas Politisi Partai Hanura ini.

Selain itu, ada juga kata dia bantuan dari dinas sosial, ada orang yang punya kemampuan tapi malah dapat, sementara orang yang yang tidak mampu tidak dapat.

“Hal ini terjadi karena ada masalah administrasi terkait dengan pendataan, artinya pendataan itu tidak benar,” ungkapnya.

Ia juga menyebut saat ini banyak oknum kepala desa hanya mendata keluarga keluarganya saja agar mendapatkan bantuan.

“Mungkin imbas politik karena tidak mendukung dia pada saat pemilihan kepala desa, maka dia tidak dikasih bantuan,” tutur Heri Jambri.

Maka, selaku wakil rakyat dirinya menilai harus ada pihak lain yang melakukan pengawasan terhadap ketidakselarasan tentang pendataan ini.

“Bila didapati harus ditindak karena ini pelanggaran Ham berat menurut saya, jangan hanya karena masalah politik dan masalah keluarga lalu mengorbankan orang yang betul betul berhak mendapatkan bantuan itu,” tukasnya.