Maria Magdalena, Anggota DPRD Sintang
SINTANG, ZKR- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Maria Magdalena mengatakan bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 kepada DPRD wujud implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia no 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD 2023, dimana proses pembahasannya dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif sehingga titik kesepahaman dapat tercapai.
“Kerangka acuan dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berpedoman pada perda RPJMD Bupati Sintang tahun 2021-2026. Implementasi teknis tertuang pada RKPD di semua struktur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sintang dalam 1 (satu) tahun. Dasar landasan tesebut menggambarkan tentang proyeksi dari visi dan misi bupati Sintang selama 5 (lima) tahun,” ungkap Maria di DPRD Sintang belum lama ini.
Ia menyebutkan, isu-isu strategis yang menjadi dilema yang selama ini masih dirasakan kita bersama seperti: infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat belum memadai, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal, harga-harga komoditi unggulan, seperti karet dan sawit masih relatif fluktuatif, ketahanan pangan masih belum optimal, pengadaan air bersih dan listrik relatif rendah, ketimpangan antara wilayah, dan belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Tentunya gambaran makro dari kondisi diatas menjadi rumusan dalam menentukan kebijakan alokasi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan tahun 2023. Sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sintang dapat dijabarkan secara kongkrit, terarah, terukur, efektif dan efisien, demi kesejahteraan masyarakat secara konfrehensif,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan setelah pihaknya pelajari secara seksama, pokok-pokok substantif kebijakan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, secara menyeluruh teritegrasi pada struktur APBD.
“Salah satu indikatornya adalah pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ungkap Maria.
Ia menyebutkan bahwa target dari total anggaran 2023 sebesar rp. 1.774.950.770.970,00. Komponen tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan daerah secara menyeluruh.
“Untuk itu meminta pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah kongkrit dalam menggali potensi pendapatan asli daerah guna memaksimalkan penerapatan peraturan-peraturan daerah yang telah berlaku di Kabupaten Sintang ini,” pungkasnya.
Related Posts
Turun ke Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Wakapolda Kalbar Tinjau Lahan Tanam
SMA Negeri 4 Sintang Gelar Peningkatan Kinerja Pendidik Untuk Perkuat Digital Branding
Kominfo Sintang Dorong SMA Negeri 4 Sintang Lakukan Digital Branding
Panggi Pratama Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Gelar Reses di Kelurahan Akcaya, Nyatakan Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
