Rumpak: AKD Setelah Perubahan Tatib Disahkan

Paripurna Pembentukan Pansus Tata Tertib

SINTANG, ZKR- DPRD Kabupaten Sintang saat ini tengah membahas perubahan tata tertib (tatib) yang menjadi langkah penting sebelum pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Proses ini sedang dilaksanakan melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk membahas perubahan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengungkapkan bahwa pembahasan perubahan tata tertib DPRD menjadi agenda utama saat ini.

“Saat ini kami masih dalam proses pembahasan perubahan tata tertib. Panitia khususnya sudah terbentuk, dan kami berharap pembahasan ini dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan,” kata Rumpak, Selasa 22 Oktober 2024.

Menurut Rumpak, pembentukan AKD, yang meliputi komisi-komisi dan badan-badan di DPRD, hanya dapat dilakukan setelah perubahan tata tertib disahkan. Hal ini dikarenakan tata tertib tersebut mengatur berbagai hal penting terkait dengan pembagian mitra kerja komisi-komisi serta mekanisme internal lainnya dalam pelaksanaan tugas dewan.

“Setelah perubahan tata tertib ini selesai dibahas dan disahkan dalam sidang paripurna, barulah pembentukan AKD bisa dilaksanakan. Pembagian tugas dan mitra kerja komisi sangat bergantung pada ketentuan dalam tata tertib tersebut, sehingga kami harus menyelesaikan pembahasan ini terlebih dahulu,” jelasnya.

Pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan proses perubahan tata tertib dengan cepat dan efisien. Pansus yang telah dibentuk diharapkan dapat bekerja dengan baik untuk merumuskan perubahan yang nantinya akan membawa perubahan positif bagi kinerja DPRD Sintang ke depan.

“Proses pembahasan ini sangat penting karena tata tertib yang disahkan nanti akan menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama agar pembahasan ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” tuturnya.

Setelah perubahan tata tertib disahkan, Rumpak berharap DPRD Sintang dapat segera melaksanakan pembentukan AKD yang baru, agar proses legislasi dan pengawasan yang menjadi tugas utama DPRD dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih terstruktur.

“Maka kita harap semua berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu,” pungkasnya.