SINTANG, ZKR- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sandan memberikan tanggapan terkait polemik pembangunan SMK Negeri 1 Ambalau, Kecamatan Ambalau, yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dalam keterangannya, Sandan menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) seperti SMK atau SMA berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), bukan di Kabupaten Sintang.
Menurut Sandan, terkait dengan pembangunan SMK Negeri 1 Ambalau, pihaknya tidak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Soal pembangunan SMK Negeri 1 Ambalau, itu kan kewenangannya provinsi. Jadi kita tidak bisa memberikan tanggapan karena kewenangan pengawasannya pun ada di DPRD Provinsi Kalbar. Selain itu, nanti kalau kita salah ngomong pun dikhawatirkan akan menimbulkan banyak protes,” ujar Sandan di Indoor Apang Semangai Sintang, Senin 14 oktober 2024 kemarin.
Meski demikian, Sandan mengakui bahwa kehadiran SMK di Kecamatan Ambalau sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang selama ini kurang terjangkau fasilitas pendidikan tinggi. Ia berharap agar persoalan terkait lokasi pembangunan SMK dapat segera terselesaikan.
“Jelas SMK Negeri 1 sangat dibutuhkan di Ambalau. Saya pikir masalah itu pasti ada solusi atau jalan keluar nanti. Kita percayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelesaikan persoalan ini. Lagipula kewenangan ada di sana, saya harap yang terbaik untuk masyarakat Ambalau,” ujar Sandan.
Sebelumnya, warga Ambalau sempat mempertanyakan alasan pemindahan lokasi pembangunan SMK Negeri 1 dari Dusun Kemangai II Desa Lunjan Tingang ke Dusun Sungai Ombak Desa Lunjan Tingang. Mereka mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada rekomendasi dari desa setempat dan juga Bupati Sintang agar pembangunan SMK tersebut berada di Dusun Kemangai II. Hal ini menimbulkan kebingungan dan protes di kalangan masyarakat yang merasa lokasi yang baru tidak sesuai dengan harapan mereka.
Meski demikian, Sandan berharap agar pemerintah provinsi dapat segera memberikan penjelasan yang jelas mengenai hal ini, dan mencari solusi terbaik bagi masyarakat Ambalau. Ia juga menegaskan bahwa keberadaan SMK sangat penting untuk kemajuan pendidikan di daerah tersebut, yang diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan yang lebih baik.
“Semoga masalah ini dapat segera diselesaikan demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak di Ambalau,” pungkasnya.