APBD dan Dana Desa Belum Singkron, Ini Tanggapan Nikodemus

 Parlemen

Sintang zkr.com.  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Nikodemus menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana desa (DD) di Bumi Senentang belum ada Singkronisasi. Menurutya kalau titik fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah jalan kabupaten. Maka dana desa semestinya harus mampu mengatasi perbaikan jalan di desa.

 

“Sekarang yang kita lihat belum ada sinkronisasi. Apa yang menjadi titik fokus dana desa? Mana yang menjadi titik fokus APBD kita. Ini yang harus disinkronkan kedepan. Sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan,” ujar Nikodemus saat dijumpai di DPRD Sintang belum lama ini.

 

legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sepauk-Tempunak mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga membangun rabat beton di desa. Padahal semestinya rabat beton di desa dapat diakomodir melalui dana desa.

 

“Seharusnya dana desa bisa juga digunakan untuk itu (rabat beton-red). Agar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa fokus ke jalan utama kabupaten. Atau jalan-jalan yang menjadi urat nadi utama masyarakat, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, sementara kalau dana tersebut tidak fokus maka sampai kapanpun masyarakat tidak akan menikmati kue pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya,

 

Dia mengakui bahwa kondisi infratsruktur jalan di Kabupaten rata-rata masih rusak. Perbaikan tidak bisa maksimal karena keterbatasan anggaran. Dia menilai untuk mengatasi masalah tersebut  harus dibuat skala prioritas lebih dulu.

 

“Anggaran yang terbatas tentu menyebabkan pengangana infrastruktur tidak dapat optimal, maka perlu dibuat skala prioritas. Terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pak Bupati kemana arahnya? Kan seperti itu,” ujarnya.

 

Politisi Hanura ini menilai  jika skala prioritas sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM), maka pagu yang sudah ditetapkan akan diketahui secara jelas jumlah ditetapkan untuk pembangunan jalan, kesehatan maupun pendidikan. “Semua ini harus jelas dulu, ketika sudah dapat pagu untuk infrastruktur , jalan yang akan jadi prioritas kemudian ditetapkan,” katanya.

Related Posts

Tinggalkan Balasan