Maria Desak Pemkab Sintang Bangun Jembatan di Tempunak

Maria Magdalena, Anggota DPRD Sintang

SINTANG, ZKR– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sintang fraksi partai Demokrat, Maria Magdalena terus memperjuangkan kegawadaruratan Infrastruktur di Kacamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

Satu diantaranya terkait masalah jembatan Sungai Jelimpau di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang tak kunjung ada perbaikan dari pemerintah.

“Jembatan Sungai Jelimpang Desa Sungai Buluh Kecamatan tempunak sudah roboh akibat bencana pada tahun 2019 lalu dan sudah pernah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 melalui dinas BPBD namun terjadi pemangkasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19,” kata Maria di DPRD Sintang belum lama ini.

Maka dari itu wakil rakyat dapil tempunak sepauk ini, menuntut Pemkab Sintang untuk segera menganggarkan kembali dana perbaikan yang sempat dialokasikan agar pembangunan jembatan segera direalisasikan.

“Sampai sekarang belum juga dianggarakan. Mohon penjelasan Kapan pembangunan jembatan tersebut bisa dianggarkan. Mengingat pembangunan jembatan tersebut juga pernah dijanjikan oleh Bapak Almarhum wakil bupati Sintang Sudiyanto dan ketua DPRD Kabupaten Sintang kepada masyarakat setempat saat kampanye,” tanyanya..

Maria Magdalena mengatakan jembatan sungai jelimpau kategori darurat yang harus segera diperbaiki. Masyarakat khususnya Tempunak Hulu menuntut perbaikan jembatan yang layak dari pemerintah. Karena jembatan tersebut merupakan kebutuhan vital masyarakat.

“Jembatan sungai jelimpau di Desa Sungai Buluh, itu kan sudah kategori darurat. Tahun 2020, jembatan itu sudah pernah dianggarkan melalui BPBD, karena masuk dalam tanggap darurat. Lalu terjadi pemangkasan karena musibah covid. Kita paham itu, namun sampai sekarang 2021 sampai 2022 kita belum dapat gambaran sama sekali kapan itu bisa dialokasikan,” tegasnya lagi

Ia juga me nyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak dapat diakomodir melaluidana aspirasi DPRD karena sangat terbatas.

“Kalau dari aspirasi kami ndak akan mampu biaya yang dibutuhkan besar. Dulu itu anggaran sudah tersedia, tahun 2020 sebanyak 800 juta lalu dipangkas. Dewan punya anggaran apa, kalau sebanyak itu kalau tidak dianggarkan melalui APBD,” jelasnya

Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan, Selimin mewakili bupati sintang membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sintang terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 mengatakan pemerintah akan mengusulkan perbaikan jembatan sungai jelimpau.

“Terkait masalah jembatan sungai jelimpau di sungai buluh yang sudah roboh akan diusulkan perbaikan dengan menggunakan anggaran penanganan bencana dengan terlebih dahulu dilakukan perhitungan dan pengkajian,” terangnya. (Nko)