Dewan Prihatin Angka Kemiskinan Ekstrim di Sintang Masih Tinggi

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lim Hie Soen

SINTANG, ZKR – Angka kemiskinan ekstrim Di Kabupaten Sintang menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Barat.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lim Hie Soen mengaku sangat prihatin dengan angka kemiskinan ekstrim yang tinggi di daerah ini. Menempati posisi dua tertinggi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim daerah ini telah mencapai level yang mengkhawatirkan.

“Tentu kita sangat prihatin sekali dengan persoalan ini. tingginya angka kemiskinan ekstrim menunjukkan bahwa masih banyak warga kita di daerah yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan dan pendidikan,” ujar Lim Hie Soen, Rabu 7 November 2023.

Menurut politikus partai Hanura ini Pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan yang cepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini.

“Ini adalah persoalan serius, pemerintah daerah harus bisa merumuskan kebijakan dan program yang dapat membantu mengurangi kemis kemiskinan ekstrim ini,” harapnya.

Bappeda Sintang Targetkan 2026 Sintang Sudah Nol Angka Kemiskinan Ekstrim

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Kurniawan menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang diberikan anggaran 5,3 miliar untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Berdasarkan data BPS Sada 2,16% atau 9.288 jiwa masyarakat miskin ekstrim.

“Kami sudah menyusun 4 kluster rencana aksi yakni kluster lokasi ada 12 program, sarana dan prasarana ada 9 program, komoditi ada 6 program dan perlindungan sosial ada 6 program,” ujar Kurniawan.

Lebih lanjut kata Kurniawan dari 4 kluster ini, pihaknya sudah siapkan 33 program. Dan dalam 33 program ini, ada yang dilakukan Pemkab Sintang, dunia usaha, NGO dan perguruan tinggi.

“Pemerintah pusat sudah meluncurkan data orang miskin yang masuk ke dalam kategori miskin ekstrim by name by address. Dengan data ini, hingga 2026 nanti kami akan melibatkan 50 penyuluh, membentuk 150 kelompok tani, 100 kelompok pembudidaya ikan, gratis pelayanan akta dan dokumen lain, memberikan jaminan sosial dan kesehatan, membangun sarana dan prasarana di kantong kemiskinan ekstrim dan membangun rumah layak huni,” terang Kurniawan.