Selisih Ratusan Hektar, Heri Jambri Sebut HGU Tidak Boleh Melebihi GRTT

Heri Jamri

SINTANG, ZKR- Wakil Ketua DPRD Sintang, Heri Jambri menyoroti selisih ratusan hektar luasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari lahan yang sudah ganti rugi tanam tumbuh (GRTT).

Perbadaan data tersebut terungkat saat rapat kerja Komisi D DPRD Sintang membahas permasalahan petani plasma di Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir dengan PT Buana Hijau Abadi (PT BHA 2) dari grup Hartono Plantation Indonesia (HPI Group).

“ada selisih 500-an hektar, dimana Hak Guna Usaha (HGU) lebih besar dari lahan yang sudah ganti rugi tanam tumbuh (GRTT). Dari mana mereka dapat tanahnya? Kok bisa HGU bisa lebih besar dari GRTT yang sudah dibeli,” Kata Heri Jambri di DPRD Sintang.

Kondisi ini, kata legislator asal daerah perbatasan ini, tentu saja berpengaruh dengan pembagian plasma. Mengingat pola kemitraan yang disepakati adalah 80:20. “Saya menilai, dalam hal ini ada ketidakjujuran manajemen kebun dengan petani plasma,” ungkapnya.

“Data yang kita dapat dari Bidang Perkebunan berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak koperasi dan masyarakat. Untuk itu kita harus pakai data yang riil,” tegas Heri Jambri.

Ditambah lagi, pihak perusahaan tidak memberikan lahan plasma yang produktif. Plasma justru di lahan yang tidak terurus. “Kalau kondisinya seperti ini, gimana masyarakat bisa sejahtera? Sementara lahan pihak perusahaan subur-subur. Milik petani plasma malah lahan yang tidak menghasilkan. Sementara petani setiap bulannya harus membayar angsuran kredit ke bank. Nah, inilah menurut kami ada sesuatu yang harus kita selesaikan,” katanya.

Dengan adanya kondisi tersebut, legislator yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Sintang ini meminta pemerintah sebagai pembina perkebunan turun tangan.

“Mereka (pemerintah-red) harus turun ke lapangan. Kalau memang suatu perusahaan perkebunan itu tidak berprestasi dan tidak mensejahterakan masyarakat sesuai dengan komitmen awal, pemerintah harus cabut izinnya,” tegas Heri.