Ambalau Keluhkan Infrastruktur Hingga Listrik

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Rudy Andryas

SINTANG, ZKR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Rudy Andryas mengungkapkan bahwa masyarakat di Kecamatan Ambalau mengeluhkan kondisi infrastruktur yang buruk hingga listrik negara.

Usulan tersebut diketahuinya saat melaksanakan masa reses beberapa waktu lalu. Sedikitnya ada lima desa yang dikunjunginya, pertama Desa Nanga Menekon, Desa Mensuang, Desa Deme, Desa Tanjung Andan, dan Desa Bukai Tukun.

“Saat kita melaksanakan reses waktu itu masyarakat di Ambalau rata rata mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan jembatan kemudian mereka juga meminta rehap rehap sekolah dan juga listrik dari negara,” ucapnya, kemarin.

Ia mengatakan usulan tersebut merupakan keluhan utama yang dialami oleh masyarakat Ambalau. Mereka meminta pemerintah daerah segera melakukan perbaikan.

“Keluhan masyarakat ini merupakan permasalahan urgent yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang secara secepat karena kasihan juga warga kita terlalu berlarut larut dalam kondisi infrastruktur tidak memadai,” tutur Rudy Andryas.

Selain itu ia juga memberikan apresiasi atas sambutan hangat yang dilakukan oleh masyarakat Ambalau saat dirinya melaksanakan reses.

“Waktu itu kami dapat respon yang baik dan positif dari masyarakat setempat sehingga pada pertemuan itu kita banyak mendapatkan usulan dan saran yang disampaikan kepada kami selaku pihak legislatif,” jelas Rudy Andryas.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini juga mengucapkan terima kasih karena masyarakat sudah memberikan masukan dan saran.

“Tentu semuanya ini demi kemajuan kecamatan Ambalau dan Kabupaten Sintang pada umumnya,” kata Rudy.

Selaku wakil rakyat, dirinya berkomitmen untuk mengawal berbagai aspirasi dari masyarakat terutama dari kecamatan Ambalau ini.

“Kemarin juga kita tidak telah menyampaikan melalui pandangan umum fraksi mudah-mudahan apa yang kita cita citakan ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah mengingat ini adalah skala prioritas untuk diselesaikan,” tukasnya.