Rumpak Sebut Jumlah Komisi DPRD Sintang Bakal Sama Dengan Periode Lalu

Yohanes Rumpak

SINTANG, ZKR- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara, Yohanes Rumpak, mengungkapkan bahwa meskipun alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (AKD) Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terbentuk, proses komunikasi dan musyawarah antar fraksi terus berjalan. Menurutnya, pembentukan AKD mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh para anggota dewan.

“Proses pembentukan AKD ini masih dalam tahap komunikasi dan musyawarah antar fraksi. Kami sudah membentuk fraksi-fraksi, dan intinya, pembentukan AKD akan mengikuti semua mekanisme yang ada,” ujar Rumpak di Indoor Apang Semangai Sintang, Senin 14 Oktober 2024 kemarin.

Rumpak optimis bahwa jumlah komisi DPRD Kabupaten Sintang pada periode ini akan tetap sama dengan periode sebelumnya, yaitu empat komisi. “Kami optimis jumlah komisi tetap empat, mulai dari Komisi A sampai Komisi D. Masing-masing komisi memiliki bidangnya sendiri dan mitra kerjanya masing-masing,” katanya.

Komisi-komisi yang akan dibentuk, lanjut Rumpak, akan membidangi berbagai aspek penting bagi pembangunan Kabupaten Sintang. Komisi A akan membidangi Pemerintahan dan Hukum, sementara Komisi B akan fokus pada Infrastruktur dan Pembangunan. Komisi C akan mengurus Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat, dan Komisi D akan menangani Investasi dan Perkebunan.

“Setiap komisi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang. Kami berharap pembentukan AKD ini bisa segera diselesaikan agar DPRD dapat bekerja lebih maksimal dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah,” ujar Rumpak.

Rumpak juga mengungkapkan harapannya agar proses pembentukan AKD dapat segera selesai agar Dewan dapat bekerja secara efektif dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap, melalui pembentukan AKD yang solid dan terstruktur, DPRD Sintang dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.